ketahanan pangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Bagaimana mungkin di tanah air yang “katanya” subur makmur ini, tetapi kaum ibu dan anak-anak, nenek-kakek yang sudah renta, terhimpit dan terinjak akibat saling desak, demi sekedar mendapatkan satu paket sembako murah yang nilainya tak seberapa. Mengapa sudah 67 tahun merdeka kita masih menyaksikan kejadian seperti ini?

Lemahnya produksi pangan nasional salah satunya adalah disebabkan sempitnya ketersedian lahan pertanian, khusus di Pulau Jawa. Lahan pertanian lestari yang tersedia semakin menyempit, akibat dari lahan pertanian yang dialih fungsi menjadi lahan untuk pemukiman dan industri. Sesungguhnya fenomena alih fungsi lahan tersebut bukanlah fenomena hanya terjadi di Pulau Jawa saja, tetapi sudah merupakan fenomena nasional. Hanya saja, memang untuk Pulau Jawa, laju alih fungsi ini adalah yang terbesar. Sepanjang 1979 - 1999 telah terjadi alih fungsi lahan seluas 2,9 juta ha dengan 84 persen lahan yang terkonversi berada di Pulau Jawa. Di ta-hun 2010 lalu. Kementerian Pertanian dan BPS pernah melakukan audit lahan, hasilnya menunjukan bahwa selama 2008-2010, alih fungsi lahan di Pulau Jawa adalah sebesar 600 ribu ha atau 200 ribu ha per tahun. Dalam produksi pangan pokok Indonesia, yang menghasilkan pangan sebanyak 60 persen adalah Pulau Jawa, pedahal luas lahan Pulau Jawa ini kurang dari 7 persen dari luas total lahan di Indonesia.

Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang dibuat adalah untuk melindungi ketersediaan lahan bagi pertanian pangan menjadi tidak berarti dan tidak lagi mampu menghambat terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pada kenyataannya para pelaku pasar berpola pandang lebih mencari keuntungan sehingga penggunaan lahan pangan lebih ditujukan untuk kegiatan perekonomian dimana lahan tadi akan lebih menguntunngkan jika ditanami dengan pabrik atau kegiatan industri lainnya dibanding ditanam tanaman pangan.

Semakin sempitnya lahan pertanian untuk memproduksi pangan, sedangkan kebutuhan akan pangan di Indonesia terus meningkat dengan ditandai pertambahan penduduk yang semakin bertambah. Dan bekerja di sektor pertanian sudah semakin tidak di minati lagi oleh kalangan muda Indonesia, tatapi ini semua terjadi karena nilai tukar petani yang semakin kecil dan lemah, sehingga masyaralat lebih memilih untuk beralih profesi ke sektor non pertanian. Tetapi maslah yang kita adapi adalah tidak cukup nya produksi pangan nasional untuk mencukupi permintaan beras. Maka untuk mengatasi masalah krisis pangan pemerintah mengeluarkan kebijakan mengimport pangan, terutama beras. Sedangkan kemandirian negara sangat ditentukan oleh praktik politik pertanian yang menjadi dasar bagi negara dalam membuat kebijakan ekonomi pertanian. Karena negara membutuhkan keamanan pangan secara nasional sehingga tidak terlalu bergantung dari luar. Ketergantungan yang tinggi dari luar akan bisa mempengaruhi secara keseluruhan kehidupan nasional.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, antara lain :

1.        Apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan?

2.        Bagaimana tujuan dari pembangunan ketahanan pangan?

3.        Bagaimana strategi dalam upaya pembangunan ketahanan pangan?

4.        Apa saja sub sistem ketahan pangan ?

5.    Masalah dan tantangan ketahanan pangan ke depan?

6.        Aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan?

7. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyediaan pangan?

8. Bagaimana program dalam upaya ketahanan pangan?

1.3  Tujuan

Adapun tujuan yang diperoleh dari rumusan masalah tersebut adalah :

1.      Untuk mengetahui pengertian dari ketahanan pangan.

2.      Untuk mengetahui tujuan dari pembangunan ketahanan pangan.

3.      Untuk mengetahui strategi dalam upaya pembangunan ketahanan pangan.

4.     Untuk mengetahui sub sistem ketahanan pangan.

5.       Untuk mengetahui masalah dan tantangan ketahanan pangan ke depan.

6.   Untuk mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan.

7.      Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penyediaan pangan.

8.   Untuk mengetahui program dalam upaya ketahanan pangan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.^[2] Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan di masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. (anonim)

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahum 1943 yang mencanangkan konsep secure, adequate and suitable supply of food for everyone”. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu :

1.         Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

2.         USAID (1992: kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.

3.         FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

4.         FIVIMS 2005: kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.

5.          Mercy Corps (2007) : keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :

a.         Berorientasi pada rumah tangga dan individu.

b.         Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses.

c.         Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan social.

d.        Berorientasi pada pemenuhan gizi.

e.         Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

1)        Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

2)        Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.

3)        Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.

4)        Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. (Novita, 2013)

2.2 Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dari produksi pangan nasional yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau seperti diamanatkan dalam  UU pangan.

2.3  Strategi dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Pangan

Strategi yang dikembangkan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

a)         Peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan (minimum setara dengan laju pertumbuhan penduduk) melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.

b)        Revitalisasi industri hulu produksi pangan (benih, pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian) .

c)         Revitalisasi Industri Pasca Panen dan Pengolahan Pangan.

d)        Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada ; koperasi, UKM dan lumbung desa.

e)         Pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan dari hulu hingga hilir meliput penerapan technical barrier for Trade (TBT) pada produk pangan, insentif, alokasi kredit , dan harmonisasi tarif bea masuk, pajak resmi dan tak resmi.

Ketahanan pangan diwujudkan oleh hasil kerja sistem ekonomi pangan yang terdiri dari subsistem ketersediaan meliput produksi , pasca panen dan pengolahan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi yang saling berinteraksi secara berkesinambungan. Ketiga subsistem tersebut merupakan satu kesatuan yang didukung oleh adanya berbagai input sumberdaya alam, kelembagaan, budaya, dan teknologi. Proses ini akan hanya akan berjalan dengan efisien  oleh adanya partisipasi masyarakat dan fasilitasi pemerintah.

Partisipasi masyarakat ( petani, nelayan dll) dimulai dari proses produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta jasa pelayanan di bidang pangan. Fasilitasi pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan ekonomi makro dan mikro di bidang perdagangan, pelayanan dan pengaturan serta intervensi untuk mendorong terciptanya kemandirian pangan. Output dari pengembangan kemandirian pangan adalah terpenuhinya pangan, SDM berkualitas, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. (Novita, 2013)

2.4 Sub Sistem Ketahanan Pangan

Sub sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

1.         Sub sistem ketersediaan (food availability)

yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

2.         Akses pangan (food access)

 yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.

3.         Penyerapan pangan (food utilization)

yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumahtangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gisi dan pemeliharaan balita. (Riely et.al , 1999).

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi

2.5 Masalah dan Tantangan Ketahanan Pangan ke Depan

Secara khusus tantangan pembangunan ketahanan pangan Indonesia ke depan antara lain: mengembangkan budidaya komoditas di on-farm yang sesuai dengan persyaratan agroindustri skala besar, memperbaiki infrastruktur transportasi hingga ke sentra produksi, mengembangkan agroindustri skala kecil di pedesaan yang terintegrasi dalam pengembangan berskala kawasan, kerja sama antar kawasan untuk menumbuhkan agregat permintaan pasar dalam skala wilayah, dan mengembangkan agroindustri yang berlokasi di pusat-pusat pertumbuhan baru.

Dalam cadangan pangan, sifat komoditas pangan bersifat musiman, sementara pendapatan masyarakat masih sangat rendah, sehingga menuntut perlunya cadangan pangan. Di samping itu, adanya kondisi iklim yang tidak menentu, menyebabkan sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, timbulnya bencana yang tidak terduga seperti banjir, longsor, kekeringan, dan gempa, memerlukan sistem percadangan pangan yang baik. Sampai saat ini, cadangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang dengan baik di daerah.

Potensi pengembangan cadangan pangan di daerah cukup tinggi, seperti: pengembangan sistem pencadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 bulan, pengembangan cadangan pangan hidup pada pekarangan, lahan desa, lahan tidur, dan tanaman bawah tegakan perkebunan, pengembangan untuk menguatkan kelembagaan lumbung pangan desa, dan pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan atau lembaga usaha lainnya.

2.6 Aspek-aspek tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan

a.      Aspek Ketersediaan Pangan

Dalam aspek ketersediaan pangan, masalah pokok adalah semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor faktor teknis dan sosial - ekonomi; 

1)        Teknis

a)        Berkurangnya areal lahan pertanian karena derasnya alih lahan pertanian ke non pertanian seperti industri dan perumahan (laju 1%/tahun).

b)        Produktifitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat.

c)        Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien.

d)       Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah selama krisis dan kemampuannya semakin menurun.

e)        Masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen (10-15%).

f)         Kegagalan produksi karena faktor iklim seperti El-Nino yang berdampak pada musim kering yang panjang di wilayah Indonesia dan banjir .

2)        Sosial- ekonomi

a)        Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.

b)        Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani (21 juta rumah tangga petani) dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi (laju 0,5%/tahun).

c)        Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.

d)       Tata niaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.

e)        Terbatasnya devisa untuk impor pangan sebagai alternatif terakhir bagi penyediaan pangan.

b.      Aspek Distribusi Pangan

1)        Teknis

a)        Belum memadainya infrastruktur, prasarana distribusi darat dan antar pulau yang dapat menjangkau seluruh wilayah konsumen.

b)        Belum merata dan memadainya infrastruktur pengumpulan, penyimpanan dan distribusi pangan , kecuali beras.

c)        Sistem distribusi pangan yang belum efisien.

d)       Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah konsumen.

2)        Sosial-ekonomi

a)      Belum berperannya kelembagaan pemasaran hasil pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.

b)      Masalah keamanan jalur distribusi dan pungutan resmi pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pungutan lainnya sepanjang jalur distribusi dan pemasaran telah menghasilkan biaya distribusi yang mahal dan meningkatkan harga produk pangan.

c.       Aspek Konsumsi Pangan

1)      Teknis

a)      Belum berkembangnya teknologi dan industri  pangan berbasis sumber daya  pangan local.

b)      Belum berkembangnya produk pangan alternatif berbasis sumber daya pangan lokal.

2)      Sosial-ekonomi

a)      Tingginya konsumsi beras per kapita per tahun (tertinggi di dunia > 100 kg, Thailand 60 kg, Jepang 50 kg).

b)      Kendala budaya dan kebiasaan makan pada sebagian daerah dan etnis sehingga tidak mendukung terciptanya pola konsumsi pangan dan gizi seimbang serta pemerataan konsumsi pangan yang bergizi bagi anggota rumah tangga.

c)      Rendahnya kesadaran masyarakat, konsumen maupun produsen atas perlunya pangan yang sehat dan aman.

d)     Ketidakmampuan bagi penduduk miskin untuk mencukupi pangan dalam jumlah yang memadai sehingga aspek gizi dan keamanan pangan belum menjadi perhatian utama.

d.      Aspek Pemberdayaan Masyarakat

1)             Keterbatasan prasarana dan belum adanya mekanisme kerja yang efektif di masyarakat dalam merespon adanya kerawanan pangan, terutama dalam penyaluran pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2)             Keterbatasan keterampilan dan akses masyarakat  miskin terhadap sumber daya usaha seperti permodalan, teknologi, informasi pasar dan sarana pemasaran meyebabkan mereka kesulitan untuk memasuki lapangan kerja dan menumbuhkan usaha.

3)             Kurang efektifnya program pemberdayaan masyarkat yang selama ini bersifat top-down karena tidak memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan.

4)             Belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi secara dini dan akurat dalam mendeteksi kerawanan panagan dan gizi pada tingkat masyarakat.

e.       Aspek Manajemen

Keberhasilan pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan dipengaruhi oleh efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang meliputi aspek perencanan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi berbagai kebijakan dan program. Masalah yang dihadapi dalam aspek manajemen adalah:

1)      Terbatasnya  ketersediaan data yang akurat, konsisten , dipercaya dan mudah diakses yang diperlukan untuk perencanaan pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan.

2)      Belum adanya jaminan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen kecil di bidang pangan.

3)      Lemahnya koordinasi dan masih adanya iklim egosentris dalam lingkup instansi dan antar instansi, subsektor, sektor, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pusat dan daerah dan antar daerah.

2.7  Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penyediaan Pangan

Upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan.

Disamping itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang. Mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan. Di samping itu, kerjasama internasional  juga dilakukan dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah pemantapan ketahanan pangan yang dapat dilakukan dengan upaya-upaya, antara lain sebagai berikut:

a.        peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dengan mengembangkan komoditas pangan lokal  sesuai potensi sumberdaya dan pola konsumsi setempat

b.       peningkatan produktivitas pertanian melalui akselerasi pemanfaatan teknologi sesuai dengan kapasitas sumberdaya manusia setempat

c.        pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan pada program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia.

d.       menguatkan jejaring kerja dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan rumah tangga.

Dalam jangka panjang, upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanganan rawan pangan di tingkat rumah tangga dapat dilakukan melalui :

a.       menjaga stabilitas harga pangan.

b.      perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan

c.       pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan

d.      peningkatan efektivitas program raskin

e.       penguatan lembaga pengelola pangan di pedesaan

f.       Pengamanan Ketahanan Pangan di Negara Lain

Upaya yang dilakukan Pemerintah

Pemerintah menyiapkan benih jagung (breeder seed) untuk konsumsi sebanyak 1 ton sebagai langkah konkret ketahanan pangan nasional. Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi menjelaskan bahwa penyebaran bibit jagung bernama Srikandi Putih sudah mulai dilakukan di Jawa Tengah sebanyak 250 kg dan 750 kg yang lain akan disebar di Jawa Timur dan provinsi lain yang dimungkinkan mengkonsumsi makanan pokok selain beras. Penanaman jagung ini dilakukan dalam rangka mengganti makanan pokok beras menjadi jagung sehingga beras dapat dikurangi konsumsinya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan diperlukan sinergi dan integrasi sistem terkait antara ketahanan pangan di Indonesia dan peningkatan jumlah penduduk setelah dilakukan sensus penduduk 2010. Penduduk Indonesia saat ini 230 juta orang, dan diperkirakan meningkat sekitar 235 juta hingga 240 juta.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan di Lahan Kering, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP), Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG), Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), dan Pengembangan Lumbung Pangan. Untuk program Pengembangan Desa Mandiri Pangan telah dimulai dari tahun 2006 dengan jumlah desa sebanyak 250, tahun 2007 sebanyak 354, tahun 2008 sejumlah 221 desa,  dan 349 desa untuk tahun 2009 . jumlah total sampai awal tahun 2010 adalah 1174 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Desa Mandiri Pangan ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal lunak kepada rumah tangga miskin agar dapat mengembangkan usaha yang bisa menghasilkan uang sehingga kebutuhan makanan dapat tercukupi. Dengan tercukupinya kebutuhan makanan, ketahanan pangan daerah tersebut menjadi meningkat. (anonim, 2013)

2.8 Program dalam Upaya Ketahanan Pangan

Dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan hukum, serta tujuan dan strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan,  maka kebijakan dan program yang akan ditempuh dikelompokkan dalam:

a)        Program jangka pendek (sampai dengan 5 tahun) 

Program jangka pendek ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi pangan nasional dengan menggunakan sumberdaya yang telah ada dan teknologi yang telah teruji. Komponen utama program ini adalah:

1.        Ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian (140.000 Ha/tahun)

Ekstensifikasi lahan pertanian ditujukan untuk memperluas lahan produksi pertanian, sehingga produksi pangan secara nasional yang sekarang dapat ditingkatkan. Ekstensifikasi dilakukan terutama untuk kedelai, gula dan garam karena rasio impor terhadap produksi besar (30-70%). Lahan yang diperluas diperuntukkan bagi petani miskin dan tunakisma (< 0.1 Ha), tetapi memiliki keahlian/pengalaman bertani. Lahan kering yang potensial seluas 31 juta Ha dapat dimanfaatkan menjadi lahan usahatani.

2.        Intensifikasi

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktifitas pertanian. Intensifikasi ditujukan pada lahan-lahan pertanian subur dan produktif yang sudah merupakan daerah lumbung pangan seperti Kerawang, Subang dan daerah pantura lainya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan propinsi lainnya.

3.        Diversifikasi

Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan pokok alternatif selain beras, penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok alternatif yang berimbang dan bergizi serta berbasis pada pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat implementasi teknologi pasca panen dan pengolahan pangan lokal yang telah diteliti ke dalam industri.

4.        Revitalisasi  Industri Pasca Panen dan Pengolahan Pangan

Revitalisasi/restrukturisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan diarahkan pada 1) penekanan kehilangan hasil dan penurunan mutu karena teknologi penanganan pasca panen yang kurang baik, 2) pencegahan bahan baku dari kerusakan dan 3) pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan produk pangan.

5.        Revitalisasi dan Restrukturisasi Kelembagaan Pangan

Keberadaan, peran dan fungsi lembaga pangan seperti kelompok tani, UKM, Koperasi perlu direvitalisasi dan restrukturisasi untuk mendukung pembangunan kemandirian pangan.  Kemitraan antara lembaga perlu didorong untuk tumbuhnya usaha dalam bidang pangan.  Koordinator kegiatan ini adalah Meneg Koperasi dan UKM dan Deptan dibantu oleh Depperindag.  Alokasi dana untuk kegiatan ini berupa koordinasi antar departemen dan instansi untuk melahirkan kebijakan baru untuk kelembagaan pangan. Kebutuhan dana dibebankan pada anggaran masing-masing departemen.

6.        Kebijakan Makro

Kebijakan dalam bidang pangan perlu ditelaah dan dikaji kembali khususnya yang mendorong tercapainya ketahanan pangan dalam waktu 1-5 tahun.  Beberapa hal yang perlu dikaji seperti pajak produk pangan, retribusi, tarif bea masuk, iklim investasi, dan penggunaan produksi dalam negeri serta kredit usaha.

b)        Program jangka menengah  (5-10 tahun)

Program jangka menengah ditujukan pada pemantapan pembangunan ketahanan pangan yang lebih efisien dan efektip dan berdaya saing tinggi.  Beberapa program yang relevan untuk dilakukan adalah:

1.        Perbaikan undang-undang tanah pertanian termasuk didalamnya pengaturan luasan lahan pertanian yang dimiliki petani, pemilikan lahan pertanian oleh bukan petani.  Sistem bawon atau pembagian keuntungan pemilik dan penggarap, dsb.

2.        Modernisasi pertanian dengan lebih mendekatkan pada pada peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian, penggunaan bibit unggul, alat dan mesin pertanian dan pengendalian hama terpadu dan pasca panen dan pengolahan pangan.

3.        Pengembangan jaringan dan sistem informasi antar instansi, lembaga yang terkait dalam bidang pangan serta pola kemitraan bisnis pangan yang berkeadilan.

4.        Pengembangan prasarana dan sarana jalan di pertanian agar aktivitas kegiatan pertanian lebih dinamis.

c)         Program jangka panjang (> 10 tahun)

1.        Konsolidasi lahan agar lahan pertanian dapat dikelola lebih efisien dan efektip, karena masuknya peralatan dan mesin dan menggiatkan aktivitas ekonomi dan pedesaan.

2.        Perluasan pemilikan lahan pertanian oleh petani.

BAB III

PENUTUP

3.1    Kesimpulan

dari makalah ini dapat ditarik kesimpulan berupa :

1.      pengertian dari ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya

2.      tujuan dari pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga

3.      strategi dalam upaya pembangunan ketahanan pangan

4.      Untuk mengetahui sub sistem ketahanan pangan.

5.      Untuk mengetahui masalah dan tantangan ketahanan pangan ke depan.

6.      Untuk mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan.

7.      Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penyediaan pangan.

8.      Untuk mengetahui program dalam upaya ketahanan pangan.

3.2    Saran

Adapun saran yang bisa di berikan adalah sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan masalah ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara atau strategi yang baik guna menjaga ketahanan pangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Anonim, 2013. Diakses melalui situs : http://mentari-dunia.blogspot.com/2013/01/pengertian-ketahanan.html . pada tanggal 28 oktober 2013.

2.      Anonim. Diakses melalui situs : http://id.wikipedia.org/wiki/Ketahanan_pangan . pada tanggal 28 oktober 2013.

3.      Anonim, 1996. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang  Pangan. Kantor Menteri Negara Pangan RI.

4.      Anonim , 2000.   Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Program Pembangunan Nasional.

5.      Dewan Ketahanan Pangan. 2006. kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Departemen Pertanian, Jakarta.

6.      Nainggolan, K. 2006. Kebijakan Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta.

7.      Novita. 2013. Diakses melalui situs: http://novitaekakartika.blogspot.com/2013/06/meningkatkan-ketahanan-pangan-di-dalam.html. pada tanggal 28 oktober 2013.